NU Tolak Komersialisasi Pendidikan

Nahdlatul Ulama (NU) melalui Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU menolak adanya komersialisasi pendidikan di Indonesia. Hal ini akan ditegaskan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) ke-2 Asosiasi Perguruan Tinggi NU (APTINU) di Semarang, Ahad-Selasa (8-11/9).
Komersialisasi pendidikan dinilai telah menjadikan pendidikan Indonesia kehilangan arah. “Masuk Jurusan tertentu harus membayar uang puluhan juta bahkan ratusan juta," kata Sekretaris PP LP Ma'arif Aceng Abdul Aziz di Semarang, Sabtu (8/9), di sela-sela persiapan Muskernas ke-2 APTINU.
Komersialisasi pendidikan muncul sejak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berubah fungsi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan hal ini diperkuat dengan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang masih dalam pembahasan. RUU BHP ini dipersoalkan karena mengancam keberadaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
“Regulasi yang dibuat Pemerintah seyogyanya bagaimana mendorong PTS agar terus meningkatkan kualitas yang baik dengan biaya yang murah. Mestinya yang dikomersialkan adalah lulusannya, tetapi jangan dalam proses pembelajarannya,” kata Aceng.
“Seringkali pemerintah ketika membuat regulasi ada hal dirugikan. Karenanya sebelum terlanjur dilaksanakan, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak, diantaranya dengan APTINU,” tambahnya.
Muskernas ke-2 APTINU akan diadakan di Hotel Pandanaran Semarang. Selain Soal BHP Muskernas juga akan membahas tentang pelaksanaan sertifikasi guru-dosen bagi PTS, serta akreditasi perguruan tinggi. Muskernas ini akan dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia.(her)